Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan kabinetnya dengan memberhentikan lima menteri, termasuk Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Keputusan ini muncul setelah gelombang demonstrasi nasional yang dipicu oleh kenaikan biaya hidup dan tunjangan yang diterima anggota DPR yang dianggap sangat berlebihan.
Demonstrasi itu menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas, termasuk seorang kurir makanan berusia 21 tahun. Warga marah setelah menyadari bahwa DPR memperoleh tunjangan hunian hampir sepuluh kali upah minimum Jakarta, ditambah fasilitas lainnya yang dianggap tidak proporsional.
Pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang sebelumnya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan. Banyak pihak menganggap pengangkatannya mengejutkan karena dianggap kurang pengalaman dibandingkan pendahulunya, terutama dalam mengelola masalah fiskal dalam situasi sulit.
Meski begitu, pemerintah juga menarik kembali beberapa tunjangan anggota legislatif dan menangguhkan perjalanan luar negeri mereka sebagai bentuk respons atas tekanan publik.
Pasar keuangan merespons negatif keputusan ini; Indeks saham di Jakarta menurun sekitar 1,8% dan nilai tukar rupiah melemah setelah pengumuman reshuffle. Para analis memperingatkan bahwa kredibilitas kebijakan fiskal bisa terganggu jika perubahan ini tidak diikuti dengan konsistensi pengelolaan anggaran dan transparansi.
Purbaya kemudian mengumumkan bahwa salah satu prioritasnya adalah menambah likuiditas ke sistem perbankan—memindahkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia ke perbankan komersial, agar kredit dan investasi tidak mandek.
Reshuffle ini menjadi momen krusial bagi pemerintahan Prabowo, karena harus menyeimbangkan tuntutan rakyat yang menuntut keadilan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dalam situasi global yang semakin tidak pasti.
Leave a Reply